Ijtihad Politik Muhammadiyah

Demokrasi Terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 – 1965, ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Akibat dari dekrit tersebut, maka muncul dominasi kekuatan politik di tangan presiden. Ia telah mempresentasikan kesewenang-wenangan dengan memakai kekuasaan. Presiden dapat mengatur apa-apa yang semestinya menjadi kewenangan MPR. Lembaga jelmaan kekuasaan rakyat tersebut harus tunduk kepada Presiden.

Buah dari Determinasi Presiden saat itu juga merambah pada munculnya partai penguasa atau partai mayoritas. Tidak adanya keseimbangan kekuasaan menyebabkan kontrol di lembaga-lembaga kenegaraan menjadi makin parah. Kekuasaan partai mayoritas (saat itu yang mendominasi kehidupan politik) adalah Partai Komunis. Mereka sadar bahwa dengan menggunakan tangan Presiden, maka tujuan akan tercapai.

Di tengah gejolak kehidupan masyarakat itu, maka muncullah Kepribadian Muhammadiyah. Pimpinan merasakan kegetiran, dan mereka merasa bahwa Muhammadiyah seperti diombang-ambingkan oleh politik. Maka muncullah tiga kata yang sangat sakti sebagai upaya untuk instropeksi diri. Kata tersebut adalah: Apakah Muhammadiyah itu?

Keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-35 di Yogyakarta, menjadi tonggak tegaknya kembali sebagai organisasi mayarakat. Bukan organisasi politik. Kalimat sakti tersebut menggugah Pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk pulang. Menata kembali jama’ah yang telah berjarak. Amal usaha yang tak terurus. Lembaga-lembaga yang ada di Muhammadiyah sepi tanpa ada kegiatan.

Salah satu cetusan dalam muktamar tersebut adalah Pedoman Amal Usaha dan Perjuangan Muhammadiyah. Melalui sepuluh sifat Muhammadiyah, maka semua perangkat tergerak untuk melaksanakan tujuan Muhammadiyah. “Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan menggunkana cara serta menempuh jalan yang diridlai Allah”.

Konsep ini, mulai dari lahir belum pernah dikurangi atau ditambah sedikitpun. Artinya bahwa Kepribadian Muhammadiyah menjadi pedoman untuk semua warganya, dalam suasana apapun. Termasuk jelang lima tahunan atau sering disebut tahun politik.

Bagi Muhammadiyah, memiliki feeling politik adalah keharusan. Tidak boleh buta terhadap politik. Di tahun politik ini, Muhammadiyah juga memiliki sebuah keputusan sebagai usaha jihad politik. Keputusan yang telah diambil oleh Muhammadiyah dibangun dari warga. Tidak mungkin Pimpinan berani menetapkan sebuah ijtihad politik tanpa suara akar.

Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tentang Instruksi penggalangan dukungan masyarakat warga dan simpatisan Muhammadiyah kepada Ir. Ahmad Syauqi Suratno, MM merupakan musyawarah yang mengikat. Artinya, warga Muhammadiyah wajib mengantarkan Ir Ahmad Syauqi MM untuk menjadi Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta.